Advertisement
JAKARTA Infomasyarakat.com| Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sejumlah tantangan seperti keterbatasan bahan baku, proses perizinan, hingga persaingan pasar masih menjadi keluhan utama para pelaku UMKM.
Untuk mengatasi hal ini, DPR terus mendorong berbagai upaya, termasuk memperbaiki ekosistem digital agar UMKM dapat memasarkan produk secara online dengan jangkauan lebih luas. Selain itu, program integrasi ekosistem ultra mikro yang melibatkan BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia dan Pegadaian menjadi salah satu langkah untuk mempermudah akses permodalan.
"DPR juga memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM," ujar Ketua Komisi VI DPR, dalam sebuah pernyataan.
Kisah perjuangan pelaku UMKM menggambarkan nyata tantangan di lapangan. Rizka Fadillah, seorang pelaku UMKM di bidang fashion anak, mengaku harus menekan keuntungan untuk bersaing di pasar online.
"Produk kita harus bersaing dengan harga yang sangat murah, jadi kadang keuntungan dipress. Tapi kami tetap mengutamakan kualitas," ujar Rizka, yang telah menjalankan usahanya selama empat tahun.
Sementara itu, Mpi Razan, pelaku UMKM minuman rempah-rempah, menghadapi kendala fluktuasi harga bahan baku seperti jahe dan gula. "Kadang harga bahan baku naik signifikan, ini cukup membebani," katanya.
Meski begitu, Razan merasa terbantu dengan program pelatihan dari KADIN dan pemerintah, seperti pelatihan branding dan bantuan booth pameran. Namun, ia berharap regulasi terkait perizinan usaha lebih dipermudah. "Masalah regulasi seperti IMB masih membingungkan, apalagi jika tempat tinggal dan usaha terpisah," tambahnya.
Rachelthera Triyati, Ketua Umum Galeri Etnik Nusantara, yang telah mendampingi UMKM selama belasan tahun, menyoroti pentingnya ketekunan pelaku usaha. "Banyak UMKM tidak mau berkorban dan tidak tekun, sehingga kepercayaan terhadap UMKM pun menjadi rendah," ujarnya.
Rachel juga menekankan perlunya perbaikan sistem pemasaran produk UMKM. "Masukkan produk UMKM ke dalam pengadaan pemerintah seringkali terhambat sistem yang rumit," ungkapnya.
Pengamat UMKM, Siti Nurjanah, menyoroti rendahnya literasi keuangan sebagai salah satu kendala utama. "Banyak pelaku UMKM kesulitan mengembalikan modal karena kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan," katanya.
Ia juga menyinggung permasalahan sertifikasi halal dan standar produk untuk ekspor. "Sertifikasi halal dan standar produk, misalnya untuk madu, masih kurang diperhatikan. Ini penting untuk pasar ekspor," tambahnya.
Siti berharap DPR dapat terus mendorong pemerintah mengadakan pelatihan yang terukur dan tepat sasaran. "Kebijakan harus jelas sasarannya, seperti produk unggulan daerah yang ingin ditonjolkan," tuturnya.
DPR terus berkomitmen mendukung UMKM melalui penguatan regulasi, perbaikan sistem pemasaran, dan pelatihan yang lebih inklusif. Harapan besar tertuju pada langkah-langkah nyata yang dapat mengatasi berbagai kendala, sehingga UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia.
(nug)
